UNDANG-UNDANG

Nomor

1 Tahun 2005 Tentang -Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2 Tahun 2005 Tentang -Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
3 Tahun 2005 Tentang -Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Nomor
1 TAHUN 2006 Tentang -Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2 TAHUN 2006 Tentang -Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Nomor
1 Tahun 2007 Tentang - Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang 2 Tahun 2007 Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Nomor Tentang
1 TAHUN 2008
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
2 TAHUN 2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
3 TAHUN 2008
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
4 TAHUN 2008
JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
5 TAHUN 2008
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

soemantri: DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

soemantri: DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR RUU PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014
DAN RUU PRIORITAS TAHUN 2010 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada tanggal 1 Desember 2009, RUU Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 Dan Ruu Prioritas Tahun 2010 Bidang Kelautan Dan Perikanan adalah :

NO JUDUL RUU
1 RUU Tentang Kelautan
2 RUU Tentang Daerah Perbatasan
3 RUU Tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan Dan Kelautan
4 RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat
5 RUU Tentang Pengelolaan Dan Pembiayaan Sektor Pertanian Dan Perikanan
6 RUU Tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
7 RUU Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
8 RUU Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
9 RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
10 RUU Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia Dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Zona Tambahan

PRIORITAS 2010

1 RUU Tentang Kelautan